Kedatangan Belanda ke Indonesia

Karena perang melawan spanyol yang berkepanjangan (1568 – 1648) telah membuat ekonomi Belanda terpuruk, maka Belanda pun mulai berpikir untuk mencari daerah jajahan yang bisa memperkuat ekonomi mereka. Terinspirasi dari keberhasilan Portugis dan Spanyol menjajah wilayah Asia tenggara yang  mendatangkan keuntungan besar, maka Belanda pun mulai melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara yaitu Indonesia yang terkenal mempunyai hasil rempah-rempah yang melimpah.

Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan De Keyzer pada tahun 1596 di Banten. Dia awal kedatangannya, rombongan dagang Belanda ini disambut baik oleh penduduk pesisir, karena niat mereka untuk berdagang dengan penduduk lokal. Tapi kemudian karena bersikap sombong dan kasar, mereka diusir oleh penduduk Banten. Belanda datang kembali ke Banten pada tahun 1598 di bawah pimpinan Van Nede dan Van Heemskerck. Untuk kedatangannya yang kedua ini, Belanda disambut penduduk Banten dengan baik. Pada tahun 1599 rombongan Belanda yang dipimpin Jacob van Neck juga mendarat di Maluku. Hal ini disambut rakyat Maluku dengan baik, karena pada saat itu rakyat Maluku sedang bersitegang dengan Portugis. Kejadian ini membuat Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Kemudian agar pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang banyak maka atas usulan Olden Berneveldt, pada 20 Maret 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama bernama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) yang berkantor di Banten dan dikepalai oleh Francois Wittert.

Tujuan didirikannya VOC adalah:

a.   Menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda.

b.   Menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia.

c.   Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol 

Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan dan Pemerintahan pada masa Kolonial Eropa

Masa kolonial Belanda

Dengan berdirinya VOC sebagai pesekutuan dagang Belanda, maka Indonesia ketika itu telah memasuki era penjajahan Belanda. Kepengurusan VOC terdiri dari 17 orang (Heren Zeventien) yang berkedudukan di Amsterdam. Untuk memperkuat kedudukannya, oleh pemerintah Belanda VOC diberikan modal 6,5 juta gulden Belanda dan Hak Octrooi (hak-hak istimewa), yaitu:

-     Memiliki tentara dan mendirikan benteng.

-     Menduduki daerah asing.

-     Mengangkat pegawai.

-     Mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat.

-     Membentuk pengadilan.

-     Membuat Undang-Undang, dan lain-lain.

Di samping itu juga diangkat pemimpin tertinggi VOC yang diberi gelar Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang pernah memimpin VOC antara lain :

a.   Pieter Both; Gubernur Jenderal pertama VOC yang memerintah tahun 1610-1619 di Ambon.

b.   Jean Pieterzoon Coen; Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta (Batavia).

Pemerintah Belanda dengan VOC bertindak kejam dan memeras hasil pertanian atau pun perkebunan rakyat guna kepentingan bangsa Belanda. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia menderita dan sengsara.

Setelah VOC berkuasa selama ± 200 tahun, ternyata mengalami kebangkrutan dan kemunduran. Sebab-sebab kemunduran VOC adalah sebagai berikut:

a.   Kas VOC kosong, disebabkan oleh:

-     VOC banyak mengeluarkan biaya perang melawan rakyat.

-     Pegawai VOC banyak korupsi.

-     Banyak menggaji tentara dan pegawai VOC.

b.   Prajurit VOC banyak yang tewas menghadapi perlawanan rakyat.

Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811)

Herman Willem Daendels dikirim ke Indonesia oleh Louis Napoleon Bonaparte dan diberi tugas untuk mengatur pemerintahan Indonesia serta mempertahankan Indonesia (Pulau Jawa) dari serangan Inggris. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels di Indonesia antara lain:

a.   Di bidang Militer

-     Menarik orang-orang Indonesia menjadi prajurit.

-     Membangun pabrik senjata di Kota Semarang dan Surabaya.

-     Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Panarukan.

-     Membangun benteng-benteng pertahanan.

b.   Di Bidang Keuangan

-     Melaksanakan Contingenten, yaitu pajak yang berupa hasil bumi.

-     Melaksanakan kebijakan Verplichte Liverantie, yaitu kewajiban rakyat menjual sebagian hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.

-     Melaksanakan Kebijakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat di Priangan untuk menanam kopi.

-     Menjual tanah negara kepada pengusaha swasta Cina (Hou Ti Ko).

c.   Di Bidang Perhubungan

Membangun jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan yang berjarak ± 1.000 km dengan sistem rodi/kerja paksa.

d.   Di Bidang Politik

-     Pulau Jawa dibagi menjadi 9 karesidenan yang kepalanya disebut residen.

-     Bupati di seluruh Pulau Jawa dijadikan pegawai pemerintahan Belanda.

-     Mendirikan badan-badan pengadilan.

-     Memperbaiki gaji, memberantas korupsi, memberi hukuman yang berat bagi pegawai yang curang.

Tindakan Daendels kejam dan sewenang-wenang, sehingga ia terkenal dengan sebutan “Gubernur Tangan Besi”. Tindakan Daendels yang menjual tanah kepada Hou Ti Ko tidak dibenarkan oleh Louis Napoleon Bonaparte. Daendels dinyatakan bersalah, maka ia ditarik ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansens (1811). Ternyata Jansens lemah dan kurang cakap, sehingga Inggris berani menyerang kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda kalah dan harus menandatangani Perjanjian Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811. Sejak saat itu Indonesia dikuasai Inggris.

  

Read more...

Perlawanan Trunojoyo melawan VOC

Raden Trunojoyo,  bergelar Panembahan Maduretno adalah seorang bangsawan Madura yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pasukannya yang bermarkas di Kediri pernah menyerang dan berhasil menjarah keraton Mataram tahun 1677, yang mengakibatkan Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam pelariannya. Trunojoyo akhirnya berhasil dikalahkan Mataram dengan bantuan dari VOC pada penghujung tahun 1679.

Perlawanan Trunojoyo terhadap voc berkobar pada tahun 1674-1679. Ketika itu tahta Kerajaan Mataram diduduki oleh Sunan Amangkurat 1, pengganti Siltan Agung. Sunan Amangkurat 1 mempunyai 2 sifat yang tidak disenangi oleh rakyat, yaitu :

1. Kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyat.

2. Sangat dekat, bahkan bersahabat dengan VOC.

Maka pada zaman pemerintahannya, meletuslah pemberontakan di bawah pimpinan Trunojoyo (Trunajaya), seorang pangeran dari Madura. Dengan bantuan putra-putra Makasar, Trunajaya dapat menguasai seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Kemudian ia mendirikan kerajaan di Kedri.

Sunan Amangkurat 1 minta bantuan kepada VOC. Sebelum bantuan datang, Trunajaya telah dapat merebut ibu kota Mataram. Maka Amangkurat 1 melarikan diri, dan wafat di Tegalarum.

Oleh karena itu Amangkurat I kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Tegalarum. Penggantinya ialah Sunan Aangkurat 2. Ia minta bantuan VOC untuk menundukkan Trunajaya. Sebelum bantuan diberikan dibuatlah perjanjian.

Adipati Anom dinobatkan menjadi Amangkurat II, dan Mataram secara resmi menandatangani persekutuan dengan VOC untuk melawan Trunojoyo. Persekutuan ini dikenal dengan nama Perjanjian Jepara (September 1677) yang isinya Sultan Amangkurat II Raja Mataram harus menyerahkan pesisir Utara Jawa jika VOC membantu memenangkan terhadap pemberontakan Trunojoyo.

Trunojoyo yang setelah kemenangannya bergelar Panembahan Maduretno, kemudian mendirikan pemerintahannya sendiri. Saat itu hampir seluruh wilayah pesisir Jawa sudah jatuh ke tangan Trunajaya, meskipun wilayah pedalaman masih banyak yang setia kepada Mataram. VOC sendiri pernah mencoba menawarkan perdamaian, dan meminta Trunojoyo agar datang secara pribadi ke benteng VOC di Danareja. Trunojoyo menolak tawaran tersebut.

 

Read more...

Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang Ditimbulkannya

Dekrit Preisden (5 Juli 1959), Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan Konstituante. Badan Ini bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebab ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950).

Sejak itu pula di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Pertentangan antarpartai politik seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di daerah-daerah mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai dewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri. Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut....

Isi Konsepsi Presiden

Isi Konsepsi Presiden Sebagai berikut.....

• Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. 
• Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menteriflya terdiri atas orang-orang dan empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI). 
• Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan mi bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante in berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit. 

Perdebatan-perdebatan itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Persoalan yang menjadi penyebabnya adalah adanya dua kelompok yakni kelompok partai-partai Islam yang menghendaki dasar negara Islam dan kelompok partai-partai hon-Islam yang menghendaki dasar negara Pancasila. Kelompok pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar dari pada golongan Islam akan tetapi belum mencapai mayoritas 2/3 suara untuk mengesahkan suatu keputusan tentang Dasar Negara (pasal 137 UUD S 1950).

Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang pro dan militer mendesak kepada Presiden Soekarno untuk segera mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekrit. Akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi dekrit presiden tersebut adalah :

Isi Dekrit Presiden (5 Juli 1959)

Isi Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Sebagai berikut.....  

• Pembubaran konstituante 
• Berlakunya kembali UUD1945, 
• Tidak berlakunya lagi UUD S 1950
• Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya

Pengaruh Dekrit Presiden

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka negara kita memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dan ancaman perpecahan.Sebagai tindak lanjut dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa lembaga negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR - GR). Dalam pidato Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato yang terkenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Presiden Soekarno bahwa inti dan Manipol ini adalah Undang- Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima inti manipol ini sering disingkat USDEK. Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bemegara ini baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan Nasakom yakni ada unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis. Dalam bidang ekonomi pemerintah menerapkan ekonomi terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama dalam bidang impor hanya dikuasai orang- orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, pemerintah melarang budaya-budaya yang berbau Barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru atau Neo Kolonialis dan imperalisme (Nekolim) sebab dalam hal ini pemerintah lebih condong ke Blok Timur. 

Alasan atau Latar Belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden

Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden Sebagai berikut....

• Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. 
• Situasi politik yang kacau dan semakin buruk 
• Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
• Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat
• Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.  
• Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. 
• Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.

Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan dikeluarkan dekrit Presiden Ialah Untuk Menyelesaikan Problem atau masalah yang menimpa negara indonesia semakin tidak menentu dan tak terkendali bertujuan menyelamatkan negara

Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dampak Dekrit Presiden 5 juli 1959 terbagi dua yaitu Dampak negatif dan dampak positif, berikut Urainnya.
A. Dampak Positif
Adapun dampak positif Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Ialah....
1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

B. Dampak Negatif

Dari dampak positif dekrit Presiden , terdapat pula dampak negatif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959 Seperti berikut ini....

1. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
3. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka

Read more...

Pemberontakan G 30 S/PKI dan Penumpasannya

Penculikan dan pembunuhan para jenderal oleh PKI segera tersiar. Panglima Komando Strategi Cadangan TNI AD (Pangkostrad) Mayjen Soeharto segera mengambil alih komando TNI AD.

Sesuai tradisi di lingkungan TNI AD apabila Men/Pangad berhalangan segera digantikan oleh Pangkostrad. Mayjen Soeharto mengoordinasi penumpasan mulai tanggal 1 Oktober 1965.

Pasukan Resimen Para Komando TNI Angkatan Darat (RPKAD) dipimpin Letkol Sarwo Edhie Wibowo merebut RRI dan gedung Telekomunikasi. Jakarta dengan mudah bisa direbut TNI.

Mayjen Soeharto kemudian mengumumkan telah terjadinya perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September. Pengumuman dilakukan pukul 20.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965.

Beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan kepolisian sepakat untuk menumpas G 30 S.

 

 Operasi kemudian dilanjutkan ke kawasan Halim Perdanakusuma. Kawasan ini merupakan basis PKI yang pernah digunakan untuk melatih Gerwani dan Pemuda Rakyat. Kawasan ini dengan mudah dikuasai kembali pukul 06.10 tanggal 2 Oktober 1965.

Operasi kemudian dilanjutkan untuk menemukan jenderal-jenderal korban penculikan. Jenazah keenam perwira TNI AD ditemukan di dalam sumur tua di Lubang Buaya.

Penemuan ini berkat petunjuk Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang berhasil meloloskan diri dari penculikan PKI. Setelah disemayamkan di Markas Besar TNI AD, jenazah keenam pimpinan TNI AD tersebut dimakamkan di Kalibata bertepatan dengan hari ABRI tanggal 5 Oktober 1965.

Upaya penumpasan terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI terus dilakukan. Sementara itu, rakyat mengekspresikan kemarahannya dengan membakar kantor PKI di Kramat Raya.

Demonstrasi dan aksi mahasiswa anti-PKI pun mulai berlangsung di Jakarta. Pada tanggal 9 Oktober 1965 Kolonel A. Latief berhasil ditangkap di Jakarta.

Letkol Untung juga berhasil ditangkap di Tegal tanggal 11 Oktober 1965 saat hendak melarikan diri ke Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan basis kedua PKI setelah Jakarta.

Penumpasan dipimpin oleh Pangdam VII/Diponegoro Brigjen Surjosumpeno dengan dibantu RPKAD. Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo membentuk Komando Operasi Merapi dan berhasil menembak para pimpinan pemberontak.

Ketua PKI D.N. Aidit tertangkap tanggal 22 November 1965 dan Jawa Tengah berhasil dibersihkan dari pemberontak pada bulan Desember 1965.

Operasi penumpasan PKI juga dilakukan di Blitar, Jawa Timur. Sisa-sisa G 30 S/PKI berhasil diringkus dengan Operasi Trisula yang dilancarkan mulai tanggal 3 Juli 1968.

Sekitar 850 kader PKI berhasil ditangkap, 13 orang di antaranya adalah anggota Central Comite PKI Pusat. Operasi Kikis dilaksanakan TNI di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sekitar dua ratus kader PKI juga berhasil ditangkap. Sementara itu, sisa-sisa PKI mendirikan Merapi Merbabu Complex (MMC). Namun, dalam operasi TNI di daerah ini berhasil ditangkap tokoh Biro Khusus PKI yang bernama Pono.

Read more...

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

1.    Perjuangan Diplomasi (perundingan)

a.    Perjuangan diplomasi dengan Belanda

-          Belanda memasukkan Irian Barat sebagai bagaian wilayah kerajaannya sehingga perjuangan diplomasi bilateral  mengalami kegagalan.

b.      Perjuangan diplomasi di forum PBB

-          Indonesia kalah suara dalam sidang umum PBB karena jumlah negara Asia-Afrika yang menjadi angggta PBB belum sebanyak sekarang

c.       Perjuangan diplomasi di KAA

-          Melaksanakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tanggal 18 Nov 1957.

2.    Konfortasi politik

a.       Pembatalan perjanjian KMB

-          Pembatalan perjanjian KMB dilakukan secara sepihak oleh Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1956 pada tanggal 3 Mei 1956.

b.      Pembentukan provinsi Irian Barat

-          Provinsi Irian Barat dibentuk tanggal 17 Agustus 1956 oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo.

-          Ibu kota berada di Kota Soa Sui, Tidore, Maluku Utara dan sebagai Gubernur adalah Zainal Abidin Syah dari Kesultanan Ternate.

c.       Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda

-          Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1960 dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit.”

3.       Konfrontasi Ekonomi

-          Hasil rapat umum gerakan pembebasan Irian Barat tanggal 2 Desember 1957 rakyat dan pemerintah melaksanakan aksi konfrontasi sebagai berikut:

i.      Mogok masal para buruh yang kerja di perusahaan Belanda.

ii.     Melarang beredarnya segala bentuk terbitan dan film yang berbahasa Belanda.

iii.   Pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan milik Belanda di Indonesia.

iv.   Memecat warga negara Belanda yang bekerja di pemerintahan Indonesia.

v.    Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

-          Pemerintah mengularkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 1957 tentang Pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan milik Belanda di Indonesia.

-          Perusahaan Belanda yang akan diambilalih yaitu: Perusahaan listrik Philips, Bank Escompto, Percetakan de Unie, Nederlandsche Handel Maatschappij (Bank Dagang Negara), serta perusahaan perkebunan dan pertambangan.

-          Melarang seluruh pesawat terbang KLM milik Belanda untuk terbang dan mendarat di Indonesia.

4.       Konfrontasi bersenjata (militer)

a.       Tri Komando Rakyat (Trikora)

-          Latar belakang Trikora adalah Belanda mencoba menjadikan masalah Irian Barat sebagai masalah di forum PBB sebagai koloni yang akan dimerdekakan (dekolonisasi).

-          Presiden Soekarno mencanagkan  Tri Komando Rakyat (Trikora) pada tanggal 19 Desember 1961 saat pidato rapat raksasa di Jogjakarta dalam rangka pembebesan Irian Barat.

-          Isi Trikora:

i.      Gagalkan pembentukan negara boneka bentukan Belanda

ii.     Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

iii.   Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air Indonesia

b.      Komando Mandala

-          Komando Mandala merupakan realisasi dari Trikora yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Januari 1962 di Ujung  Pandang (Makasar).

-          Tugas Komando Mandala:

i.      Merencanakan persiapan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan Provinsi Irian Barat ke dalam kuasaan NKRI.

ii.     Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat, yakni:

o  Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan diplomasi.

o  Dilaksanakan sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat secara de facto dan dapat menciptakan daerah-daerah bebas atas unsur kekuasaan pemerintahan RI.

-          Panglima Komando Mandala: Mayjend. Soeharto, wakil panglima I: Kol. (laut) Subono, wakil panglima II: Kol. (udara) Leo Wattimena, dan kepala staff gabungan: Kol. Achmad Tahir.

-          Tiga fase strategi operasi militer Komando Mandala:

i.      Fase infltrasi: memasukkan 10 kompi tentara ke Provinsi Irian Barat samapi akhir tahun 1962 dan mengajak raktyat irian Barat untuk ikut membebaskan wilayah :

o  Fak-fak dan Kaimana dengan operasi banteng

o  Sorong dan Terminabuan dengan operasi serigala

o  Marauke dengan operasi naga

o  Sorong, Kaimana, dan Marauke dengan operasi jatayu

ii.     Fase eksploitasi: serangan terbuka mulai tahun 1963 terhadap pangkalan militer musuh dan semua pos pertahanan musuh yang penting.

o   Operasi serangan terbuka tersebut dinamakan Operasi Jayawijaya dengan membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17 yang terdiri dari tujuh gugus tugas yang dipimpin oleh Kol. Sudomo, sedangkan Angkatan Udara membentuk enam kesatuan tempur baru.

o   Operasi Jayawijaya belum sempat dimulai karena padda tanggal 15 Agustus 1962 tercapai persetujuan perundingan antara RI dan Belanda di markas Besar PBB. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1962 terjadi genjatan senjata.

iii.   Fase konsolidasi: menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat mulai awal tahun 1964.

c.       Peristiwa Laut Aru

-          Pada awal fase infiltrasi di Laut Aru (sebelah barat daya Irian Barat) terjadi pertempuran antara tiga Motor Torpedo Boat (MTB) milik Indonesia dengan kapal perusak dan fregat milik Belanda.

-          Pada tanggal 12 Januari 1962 kesatuan patroli cepat yang dipimpin oleh Kapten Wiratno melakukan patroli rutin di Laut Arafuru yang terdiri dari tiga buah MTB yaitu:

o   MTB Macan Tutul yang dikomandoi oleh Kapten Wiratno dan Komodor Yosafat Sudarso (Yos Sudarso).

o   MTB Harimau yang dikomandoi oleh Kolonel Sudomo.

o   MTB Macan Kumbang yang dikomandoi pejabat lainnya.

-          Pada tanggal 15 Januari 1962 rombongan patroli Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tiba di Laut Aru, secara tiba-tiba diserang oleh kapal perusak dan kapal fregat yang dipandu oleh pesawat terbang Neptune dan Firefly milik Belanda.

-          MTB Macan Tutul yang dikomdaoi oleh Yos Sudarso melakukan manufer, sehingga pihak Belanda hanya memperhatikan MTB Macan Tutul dan KMB yang lain dapat meloloskan diri. Mendapat serangan yang bertubi-tubi menyebabkan MTB Macan Tutul terbakar dan tenggelam sehingga menggugurkan Kapten Wiratno, Yos Sudarso, dan beberapa awak kapal menjadi pahlawan pembebasan Irian Barat.

Read more...